Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Tahun 2024

Authors

  • Trianita Musvi Universitas Andalas, Padang, Indonesia
  • Suhanda Suhanda Universitas Andalas, Padang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jafm.v7i4.3973

Keywords:

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengungkapan Wajib, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04, Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstract

Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah penting untuk menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik. Namun, penelitian terdahulu umumnya mengkaji pengungkapan berdasarkan standar akuntansi secara keseluruhan atau akun tertentu, sedangkan bukti mengenai pengungkapan pada tingkat item berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 masih terbatas pada cakupan pemerintah daerah yang luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengungkapan pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera tahun 2024, baik secara keseluruhan, berdasarkan klasifikasi pemerintah daerah, maupun pada setiap item pengungkapan wajib. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis isi terhadap laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit dari 164 pemerintah daerah. Pengungkapan diukur menggunakan 50 item wajib dengan skor satu apabila informasi ditemukan dan nol apabila tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 92 persen, dengan nilai minimum 82 persen, maksimum 98 persen, dan standar deviasi 4 persen. Rata-rata pemerintah provinsi sebesar 91 persen, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing sebesar 92 persen. Pada tingkat item, sebanyak 22 item mencapai pengungkapan 100 persen, sedangkan 28 item lainnya berada di bawah 100 persen. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan pengungkapan per item terhadap 164 pemerintah daerah, sehingga mengidentifikasi informasi yang telah ditemukan secara konsisten dan item yang masih perlu diperhatikan.

References

Adity, S. P., Sembiring, A. S., & Muda, I. (2025). Comparative Analysis of The Disclosure Index in the Notes to the Financial Statements of Central Tapanuli Regency for Fiscal Years 2023–2024. Journal Of International Accounting Research, 4(1), 10–26. https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jiar.v4i01.1779

Al Ayyuuby, M. (2021). Analysis of The Disclosure Rate of Local Government Financial Statements in Indonesia. Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity), 109–121.

Antara News. (2025). Capaian opini WTP pemerintah kabupaten dan kota lampaui target RPJMN. https://www.antaranews.com/berita/5270029/capaian-opini-wtp-pemerintah-kabupaten-dan-kota-lampaui-target-rpjmn

Bhusan, S., Bansal, M., & Naresh, G. (2026). Can regulatory enforced disclosure policy enhance earnings quality of banks? Journal of Policy Modeling, 218–240. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2025.07.001

Byrt, T., Bishop, J., & Carlin, J. B. (1993). Bias, prevalence and kappa. Journal of Clinical Epidemiology, 46(5), 423–429.

Cheung, K. K. C., & Tai, K. W. H. (2023). The use of intercoder reliability in qualitative interview dataanalysis in science education. RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, 41(3), 1155–1175.

Dong, N. T., Thuy, C. T. M., & Khuong, N. V. (2025). Annual report readability and financial reporting quality: the moderating role of information asymmetry. International Journal of Accounting & Information Management, 33(1), 241–261. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJAIM-06-2024-0192

Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Prenadamedia Group.

Iqbal, M., Gudono, G., & Ritonga, I. T. (2018). Apakah Kecukupan Pengungkapan telah Dipertimbangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Perumusan Opini? Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik, 1(1), 17–46.

Kementerian Dalam Negeri. (2022). Data Jumlah Kabupaten Kota. https://pelita.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1140/tabel-data

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174.

Luthfi, M., & Sari, V. F. (2023). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5(2), 771–787. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.753

Malau, L. S. R., & Robinson. (2025). Analysis of Inventory Account Disclosure Levels in the Financial Statements of the Bengkulu Provincial Government. American Journal of Economic and Management Business, 4(8), 1378–1387.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2010).

Sari, P. I. P., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2021). Analisis Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Akun Persediaan di Sumatera. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), 23–36. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.190

Sugiyono. (2013). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wenas, L. F., Warongan, J. D., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kota Manado tahun 2021-2022. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 3(1), 248–258. https://doi.org/10.58784/rapi.315

Zhang, L., Gu, Y., Yu, Y., & Pan, L. (2026). Mandatory industry disclosure and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese listed firms. Economic Analysis and Policy, 228–248. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.12.008

Published

2026-10-22

How to Cite

Musvi, T., & Suhanda, S. (2026). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Tahun 2024. Journal of Accounting and Finance Management, 7(4), 1539–1549. https://doi.org/10.38035/jafm.v7i4.3973

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.