Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Authors

  • Rita Tri Damayantie Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
  • R Luki Karunia Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia
  • Neneng Sri Rahayu Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jafm.v7i3.3490

Keywords:

Tindak Lanjut, Rekomendasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keterlambatan entitas terperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, riset ini mengaplikasikan teori peran guna menganalisis perilaku pelaksana dan pengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya jumlah LHP yang telah selsai ditindaklanjuti dipicu oleh tiga faktor utama: kelemahan implementasi regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatan dalam koordinasi antarpihak, serta perbedaan persepsi dalam memahami rekomendasi. Ketiga kendala tersebut secara langsung memengaruhi perilaku pelaksana sehingga tidak selaras dengan harapan organisasi. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasikan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pelimpahan tanggunjawab saat terjadi perubahan nomenklatur, serta mengimplementasikan sistem reward and punishment guna mengakselerasi proses tindak lanjut pemeriksaan.

References

Andriana, Nina. “Analysis of Factor Causse to Non-Optimal Management of Follow-up Audit Findings (Case Study on Finance Education and Training Agency, Ministry of Finance)”. Research Journal of Finance and Accounting.

Akbar, Bani Alasya., 2017. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya. 5 (01)

Biddle, Bruce J, 1979, Role Theory: Expectations, Identities and Behavior, New York: Academic Press.

Budaya, Arif. 2016. Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah: Studi Kasus pada Unit Pembina BUMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016. Universitas Gajah Mada.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

BPK RI. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2016. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2017. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2017. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2018. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2018. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2019. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2020. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2021. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2021. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2022. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2022. Jakarta: BPK RI.

BPK RI. 2019. Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Jakarta: BPK RI.

Cresswell, J, W., 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches 4th Edition. California: Sage Publication.

Dain, Nooranita, Mohd Mohid, dan Rahmat. 2017. “Factor Influencing Public Sector Auditees on Implementing Audit Recommendation”. Jurnal Pengurusan, 195-207.

Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Herdiansyah, Haris. 2013. Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Depok. PT RajaGrafindo Persada.

INTOSAI. 2019. ISSAI 3000 – Performance Audit Standard. Copenhagen: INTOSAI Professional Standards Committee.

Irawati. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya. Padang. CV. Rumahkayu Pustaka Utama.

Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P. and Snoek, J.D. 1964. Organizational Stress: Studies In Role Conflict And Ambiguity, John Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sydney.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomedasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Purba, Charles Bohlen. 2014. Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Journal Akuntansi. XVIII (02).

Putra, Sugih Sutrisno., Mulki Fajriana Sentosa. 2021. Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Barat. Jurnal Ekonomi dan Perbankan. 1(01).

Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian. Depok. PT RajaGrafindo Persada

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksa, Warta. 2022. “Agar Cepat Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi”. https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=36471. Diakses pada 29 Januari 2024.

Volodina, T., Grossi, G., &Vakulenko, V. 2022. The Changing Roles of Internal Auditors in the Ukrainian Central Government. Journal of Accounting & Organizational Change.

Wickham, M. and Parker, M. 2007. “Reconceptualising Organizational Role Theory for Contemporary Organizational Contexts”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 22 No. 5, pp. 440–464.

Published

2026-07-11

How to Cite

Tri Damayantie, R., Luki Karunia, R., & Sri Rahayu, N. (2026). Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Journal of Accounting and Finance Management, 7(3), 844–851. https://doi.org/10.38035/jafm.v7i3.3490

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.