Competence of State Administrative Court in Adjudicating Presidential Decree as Head of State

Authors

  • Muhammad Fauzan Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
  • Ali Imran Nasution Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1003

Keywords:

Competence, Presidential Decree, State Administrative Court, Head of State

Abstract

The position of the President in the presidential system places the President's function as head of state and head of government. The unification of those functions doesn’t negate the differences in the President’s functions as head of state and head of government. This affects the President's authority in issuing decrees. The absence of such affirmation creates legal uncertainty over the resolution of the President's decision, especially the President's decision as head of state. The formulation of the problem raised is 1) how is the model of the using Presidential Decrees in terms of the President’s function as head of state and head of government; and 2) how is the competence of State Administrative Court in adjudicating Presidential Decree as head of state. The research method used normative juridical with a statutory and contextual approach. The results show there are different models of using Presidential Decrees in his position as chief of state and chief of government. Then, the President's decision regarding his position as chief of state becomes a necessity to be differentiated with following elements, First, the President issued it in his capacity as head of state, Second, the President did not have beslissing in issuing it, Third, the decision was issued by the President based on his authority obtained by attribution from the Constitution

References

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2018). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4).

Al Fauzi, M. R., Muliya, L. S., & Supriatna, R. (2022). Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1), 787–794.

ANJANI, A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Presiden dalam Memberhentikan Arcandra Tahar Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Universitas Jenderal Soedirman.

ARBI ALFANO, G. (2022). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 82/G/2020/PTUN. JKT ATAS OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34/P. TAHUN 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM MASA JABATAN TAHUN 2017-2022. UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Ashfiya, D. G., & Erliyana, A. (2020). CLEMENCIAL REVIEW OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Telaah Kritis Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia). PALAR (Pakuan Law Review), 6(1), 159–186.

Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Konsititusi Press.

Asshiddiqie, J. (2022). Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika.

Azzahra, F. (2021). Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. Legislasi Indonesia, 18, 153–167.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024a). Keputusan Presiden Beschikking. https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Keputusan+Presiden+%28KEPPRES%29+DIKTUM&tentang=&nomor=

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024b). Keputusan Presiden Regeling. https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Keputusan+Presiden+(KEPPRES)+Pasal&tentang=&nomor=&p=2

Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Cita Hukum, 2(1), 75836.

Cristalia, D. (2020). Politik Hukum Mekanisme Pengesahan Rancangan Undang-Undang di Indonesia. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2(1).

De Montesquieu, C. (1989). Montesquieu: The spirit of the laws. Cambridge University Press.

Hadjon, P. M. (1999). Hadjon (et. al), Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (p. 22). Gajah Mada University Press.

Imam, S. (2019). Asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Mimbar Keadilan, 12(2), 181–195.

Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I. Pustaka Harapan.

Isra, S. (2013). Hubungan Presiden dan DPR. Jurnal Konstitusi, 10(3), 399–416.

Jamil, A., & others. (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN. YK). Jurnal Hukum Respublica, 19(2), 91–110.

Jurdi, F. (2017). Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial). Amanna Gappa, 38–59.

Kapugu, G. (2016). Wewenang Presiden Terhadap Permohonan Grasi Dari Terpidana. Lex Privatum, 4(3).

Khuluqi, M. A., & Muwahid, M. (2023). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(2), 167–180.

Manan, B. (1998). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. ALUMNI.

Marzuki, M. L. (2006). Berjalan-jalan di Ranah Hukum. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Maziyah, D. S., & Nugraha, X. (2020). Komparasi Kewenangan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Sistem Pemerintahan Presidensil: Antara Indonesia Dengan Amerika. Jurnal Selat, 8(1), 42–66.

MUADIN, M. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA BERDASRKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 114/P TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGAKATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Hakim Konstitusi Aswanto). Universitas_Muhammadiyah_Mataram.

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 174–182.

Nasution, A. I. (2021). The Changes Impact on State Ministries Nomenclature Toward National Development Progress. Veteran Law Review, 4(2), 94–108.

Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu. Bandung.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.

Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. LEX ADMINISTRATUM, 11(5).

PTUN Jakarta. (2013). Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN JKT. Mahkamah Agung RI.

PTUN Jakarta. (2020). Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT. Mahkamah Agung RI.

Purnomo, C. E. (2010). Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 7(2), 159–182.

Putra, F. M. K. (2017). Tanggung Gugat Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Bentuk Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 26(2), 1–31.

Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. (2022). Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 2(1), 62–73.

Ridwan, H. R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.

Rusmana, R. T., Illahi, B. K., & others. (2023). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara. Jurnal Ilmiah Kutei, 22(2), 171–187.

Satria, T. E., & others. (2022). Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti). UIN Ar-Raniry.

Simamora, M. K., & Desiandri, Y. S. (2024). EKSISTENSI HAM DALAM KONSTITUSI INDONESIA. JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH, 7(1), 49–60.

Stahl, F. J. (2009). The Doctrine of State and the Principles of State Law. WordBridge Publishing.

Sugiarto, L. (2017). Pemaknaan Surat Keputusan Yang Bersifat Deklaratif Dan Konstitutif (Implikasi SK Menkumham Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya). Jurnal Kajian Hukum, 2(2), 243–269.

Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan Tun Dan Pengadilan Tipikor/Interception Of Justice Authority Of Discretion Abuse Between Administration Court And Corruption Courts. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(2), 213–236.

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 42–51.

Sunardi, S., & Rusidik, N. D. (2022). NORMA KEHARUSAN NOTARIS HADIR SECARA FISIK TERKAITANNYA DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEADAAN DARURAT DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(2), 1035–1051.

Supriyadi, S. (2022). Analisis putusan Ptun Jakarta nomor. 82/G/2020/PTUN-JKT dalam sengketa tata usaha negara keputusan presiden nomor 34/P. tahun 2020. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. Jurnal Yudisial, 9(3), 237–258.

Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2017). Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jurnal Konstitusi, 14(4), 778–798.

Wiyanto, A. (2016). Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 6(2), 131–148.

Zaini, A. A., & Maturidi, M. (2021). Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 2(1), 1–8.

Downloads

Published

2024-12-27

How to Cite

Muhammad Fauzan, & Ali Imran Nasution. (2024). Competence of State Administrative Court in Adjudicating Presidential Decree as Head of State. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(2), 922–936. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1003