Legal Protection of Notaries Against Acts Against the Law on False Testimony by Presenters

Authors

  • Laurel Rahardjo Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
  • Mella Ismelina FR Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1396

Keywords:

Legal Protection, Notary, Unlawful Acts, False Statements, Person Appearing

Abstract

This study aims to determine the form of legal protection for notaries against unlawful acts of false statements by the parties and to determine the judge's considerations in determining the notary's responsibility for unlawful acts of false statements by the parties. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the form of legal protection for notaries against unlawful acts of false statements by the parties is regulated in the Notary Law (UUJN). Article 66A of the UUJN stipulates that the summons of a notary for legal proceedings must obtain the approval of the Notary Honorary Council (MKN). The notary's responsibility is limited only to the formality of making a deed, while the material truth of the statement is the responsibility of the party appearing, as regulated in Article 16 paragraph (1) letter c of the UUJN. This protection is in accordance with the principle of the presumption of innocence and the position of a notary as a public official, and can be strengthened through legal steps if criminalization occurs. In the Supreme Court Decision Number 98 K/Pid/2021, the judge decided that the notary was not criminally responsible for false statements given by the party appearing in an authentic deed. This decision is based on the principle that the notary's responsibility is limited to the formal truth of the deed, while the material truth of the contents of the statement is entirely the responsibility of the person appearing.

References

Adjie, H. (2008). Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Adjie, K. H. (t.thn.). Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata. Jurnal Hukum Magnus Opus, 269-279, 262-279.

Aminah, N. A. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu di Dalam Akta yang Dibuatnya. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 13 (1), 115-126.

Budiono, H. (2013). Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gisni Halipah, D. F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dan Konteks Hukum Perdata. Jurnal Serambi Hukum, 16 (1), 140-147.

Harahap, M. Y. (1982). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung.

Hendra, R. (2012). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 1-22.

I. Iryadi, T. A. (2021). The role of jurisprudence as a form of legal prescriptions: A case study of notaries in Indonesia. WSEAS Transaction on Environment and Development, 17(2), 75-80.

Jalal, A. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. Jurnal Akta, 1 (7), 201-208.

Karnagi, G. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannaya. Lex Privatum, 6(5), 70-77.

Karuniawan, H. A. (2018). Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum, 4 (2), 121-231.

L. Salawati, A. M. (2022). Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 9(3), 683-704.

Marzuki, P. M. (2003). Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. Yuridika, 18 (3), 203.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana.

Muhammad, R. (2010). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nico. (2018). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum . Yogyakarta: CDSBI.

Nur Aini, Y. N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, 5 (2), 201-209.

Nuryasinta, R. K. (2024). Autensitas Akta Notaris yang Terbukti Palsu dan Dampaknya bagi para Pihak. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 9 (1), 112-127.

Prananda, V. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Dinyatakan Palsu (Analisis Putusan MA No. 385K/Pid/2006). Humani: Hukum dan Masyarakat Madani, 8 (1), 131-143.

Purnayasa, A. T. (2018). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. Jurnal Hukum Kenotariatan, 3 (3), 171-180.

Putra, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan atas Penyuluhan Hukum oleh Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum, 4 (2), 117-127.

Sait, A. (2021). Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. Jurnal Education and Development, 9(4), 773-776.

Santoso, F. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT dalam Menjalankan Profesinya. Notarius, 15(2), 883-892.

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11 (1), 112-119.

Simanjuntak, N. A. (2019). Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian PT. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) - Universitas Pendidikan Ganesha, 5(2), 2407-4276.

Soebagyo, S. A. (2017). Akibat Hukum Akta Otentik yang Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan. Jurnal Akta, 4 (3), 118-129.

Wiradireja, H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. Jurnal Wawasan Hukum, 32 (1), 180-188.

Downloads

Published

2025-03-10

How to Cite

Laurel Rahardjo, & Mella Ismelina FR. (2025). Legal Protection of Notaries Against Acts Against the Law on False Testimony by Presenters. Journal of Law, Politic and Humanities, 5(3), 2205–2215. https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1396