Rationality of Extension of Term of Office of Notary Public

Roudlatul Jannah; Tahegga Primananda Alfath

doi:10.38035/jlph.v5i4.1704

Authors

Roudlatul Jannah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
Tahegga Primananda Alfath Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1704

Keywords:

Notary Position, Notary Term Extension, Rationalistic Principle

Abstract

The retirement age for the position of Notary, as stipulated in Article 8 paragraph (1) letter b and Article 8 paragraph (2) of Law No. 30 of 2004 on the Position of Notary, explicitly limits the maximum age for holding the position to 65 (sixty-five) years. However, an extension may be granted up to 67 (sixty-seven) years. The Constitutional Court considers this retirement age regulation to be "constitutional," thereby opening the possibility for Notaries to extend their tenure until the age of 70 (seventy), provided they undergo a medical examination at a government hospital or a hospital designated by the Minister of Law. Following Constitutional Court Decision No. 84/PUU-XXII/2024, which allows Notaries to serve until the age of 70, this article explores the reasons behind the extension and the legal procedures required for its implementation.

References

____, _____, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

____, _____, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Alwiyandari, Ayu, Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran yang Ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris), Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

Andi Mirnasari Gusriana, Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 1.

Asna Aneta, Perkembangan Teori Administrasi Negara. Jurnal Inovasi 9(1), 2012, hlm. 1-24.

Dian Kus Pratiwi, Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No.2, 2017, hlm. 283.

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersayarat Mahkamah Konstitusi (Jurnal Konstitunsi, 2016), Hlm. 359

Fuady, Munir, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1991, hlm. 31.

Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nuansa dan Nusa Media, 2006, hlm. 224.

Indrati, Maria Farida. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Marjanne Termoshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 21.

Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Nurul Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor. 1, November 2012, h. 3. Saat ini undang undang yang terbaru adalah UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK tentang Mahkamah Konstitusi.

Ridwan, HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Selly Masdalia Pertiwi, Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 7

Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Suratman & H. Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung. Sutan Remy Sjahd

Thamrin, Husni, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Wawan Muhwan Hariri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

___________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

___________. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

___________. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

C. ARTIKEL INTERNET

Arti Asas Contrarius Actus. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-asas-icontrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08, diakses pada 16 Maret 2025.

Arti Parkinson. https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_Parkinson#:~:text=Penyebab%20terjadinya%20penyakit%20Parkinson%20adalah,kembali%20ke%20korteks%20otak%20besar.&text=Pada%20penyakit%20Parkinson%2C%20sel%2Dsel,kerja%20dopamin%20pada%20sel%20saraf, diakses pada tanggal 27 Maret 2025.

Arti Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Rohani. https://poltekkaltara.ac.id/pengertian-kebugaran-jasmani-dan-kesehatan-rohani--#:~:text=Pengertian%20Kesehatan%20Rohani,orang%20lain%2C%20dan%20membuat%20pilihan, diakses pada tanggal 27 Maret 2025.