Role and Responsibilities of Notaries in Mining Sector Contracts: In Formal Authority and Accountability and Impact on the Environment
DOI:
https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.2019Keywords:
Notary Responsibilities, Mining, Contract Law, EnvironmentAbstract
This paper examines the ambiguity of notary responsibilities in making mining sector contracts that have an impact on the environment. Through a normative legal approach, it is found that there is a gap and disharmony between notary law and environmental law and the mining sector. Notaries have a central role in the legalization of documents, but without formal obligations regarding the substance of contracts that contain ecological risks, the potential for violations of the precautionary principle increases. This study recommends the reformulation of legal norms and the improvement of ethical guidelines to clarify the accountability of the notary profession in cross-sector transactions
References
Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2013.
G.H.S. Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1996.
Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.
Maria SW Sumardjono. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2008.
Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Salim H. S., (et.al.), Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2009.
Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Mas Rahmah, Kewajiban Divestasi Saham bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2013
Ernawati, Arita. "Peran Notaris terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan." Notarius, vol. 12, no. 2, 2020. DOI: 10.14710/nts.v12i2.29009.
Arsy, Eudea Adeli, et al. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." Jurnal Bina Mulia Hukum, vol. 6, no. 1, 2021. DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.324.
Simbala, Yumi, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat di Wilayah Pertambangan dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jurnal Hukum to-ra, vol. 10, no. 2, 2024. DOI: 10.55809/tora.v10i2.368.
Pasacasarjana, Dinnie Angraeni, et al. "Analisis Yuridis Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya." Jurnal Ilmiah Ecosystem, vol. 1, no. 1, 2020.
Rahmi, Elita, et al. "Klausul Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Akta Notaris sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan Terbatas (PT) pada Era Globalisasi." Recital Review, vol. 1, no. 1, 2020. DOI: 10.22437/rr.v1i1.6280.
Goldberg, John C. P., “Introduction: Pragmatism and Private Law", Harvard Law Review, Vol. 125, hlm. 1640, (2012)
Stahl, F. J. dalam Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1, hlm. 41, (2016)
Hendy Sarmyendra, (et.al.), “Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak atas Tanah di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.” Jurnal Beraja Niti, Vol. 4, No. 3, hlm. 25, (2014).
Suhrawardi K
Yuniarti, Fitria. Peran Notaris dalam Pengadaan Lahan Kompensasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Wilayah II. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.
Liputan6. (2004). Hot. Retrieved from https://www.liputan6.com/hot/read/5855246/rangkuman-kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dari-awal-hingga-divonis-65-tahun-penjara, diakses 3 April 2025
Tribunnews. (2024). Hukum. Retrieved from https://www.tribunnews.com/nasional/2024/04/04/kronologi-lengkap-korupsi-timah-yang-seret-harvey-moeis-hingga-sandra-dewi-turut-diperiksa, diakses 3 April 2025
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kode Etik Jabatan Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ainun Zuraida, Sri Wahyu Jatmiko
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish their manuscripts in this journal agree to the following conditions:
- The copyright on each article belongs to the author(s).
- The author acknowledges that the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH) has the right to be the first to publish with a Creative Commons Attribution 4.0 International license (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
- Authors can submit articles separately, arrange for the non-exclusive distribution of manuscripts that have been published in this journal into other versions (e.g., sent to the author's institutional repository, publication into books, etc.), by acknowledging that the manuscript has been published for the first time in the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH).
