The Role of Law in Rice Scarcity Mitigation
DOI:
https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2462Keywords:
Law, Policy Making, Rice ScarcityAbstract
In support of national food security, the government issued Presidential Instruction No. 6 year 2025 concerning the Procurement and Management of Domestic Grain/Rice and the Distribution of Government Rice Reserves (Presidential Instruction No. 6 year 2025). However, Indonesia continues to face rice scarcity and rising prices due to policy inefficiencies. In fact, the government has issued various policies to ensure the availability and affordability of rice prices in the community. This article evaluates the authority of Ministries and Institutions in making policies to mitigate rice scarcity. This article uses normative legal research methods supported by economic analysis. The results of the study show that there is a lack of institutional coordination that results in society’s reduced purchasing power.
References
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016.
MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajawali Press. 2018.
Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
Soelistyo, Henry. Diskursus Omnibus dalam Law Making di Indonesia. Bogor: Halaman Moeka Publishing. 2024.
Jurnal
Afifah, Fatma, Sri Warjiyati. “Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum.” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2. 2024: 142-158.
Ginting, Ari Mulianta. “Menakar Tren Harga Beras di Tengah Kecukupan Stok Nasional: Momentum Optimalisasi Distribusi.” Info Singkat, Vol. XVII, No. 14. 2025: 1-5.
Makruf, Solihan, et. al.. “Teori Hukum dan Filsafat Hukum: Membangun Responsivitas terhadap Perubahan Ekonomi dan Sosial.” Al-Muamalat, Vol. 10, No. 1. 2025: 94-112.
Pieris, Karen Winsdel Dinly. “Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Depedensi dan Gender.” Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8, No. 1. 2015: 1-13.
Sonata Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia, Vol. 8, No. 1. 2014: 15-35.
Suhaimi. “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.” Jurnal Yustisia, Vol. 19, No. 2. 2018: 1-9.
Artikel
Badan Pusat Statistik. “Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia / Hasil KSA Amatan Mei 2025).” Berita Resmi Statistik, No. 61/07/Th. XXVIII. 2025.
Soetopo, Maria G.S.. “Kepastian Hukum dalam Mendukung Manfaat Program Makan Bergizi Gratis bagi Masyarakat.” Investor Daily, 25 Agustus 2025.
Internet
Antara. “Kasus Beras Oplosan, Polda Jatim Amankan Satu Pelaku di Sidoarjo.” https://www.antaranews.com/berita/5013753/kasus-beras-oplosan-polda-jatim-amankan-satu-pelaku-di-sidoarjo. 4 Agustus 2025.
Arief Rahman H. “Beras Langka di Pasar Ritel Modern, Ini Biang Keroknya.” https://www.liputan6.com/bisnis/read/6143260/beras-langka-di-pasar-ritel-modern-ini-biang-keroknya?page=3. 27 Agustus 2025.
Badan Pusat Statistik. “Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas_ (Rupiah).” https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI3NyMy/rata-rata-harga-beras-bulanan-di-tingkat-penggilingan-menurut-kualitas-.html. 1 Agustus 2025.
Badan Pusat Statistik. “Tabel Dinamis Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia (Rupiah), 2025.” https://www.bps.go.id/id/query-builder. 2025.
Badan Pusat Statistik. “Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun.” https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html. 25 Juli 2025.
CNN Indonesia. “212 Merek Beras Kemasan Dioplos, Polri Kembali Periksa 25 Produsen.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250715165842-12-1250999/212-merek-beras-kemasan-dioplos-polri-kembali-periksa-25-produsen. 15 Juli 2025.
Caesaria, Sandra Desi, Mahar Pratiwi. “Data Kemendikbud: 1,3 Juta Siswa dari Kelompok Termiskin Tidak Sekolah.” https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/30/105038871/data-kemendikbud-13-juta-siswa-dari-kelompok-termiskin-tidak-sekolah. 30 Oktober 2024.
Fardianti, Merinda. “Tak Cuma Mahal, Beras Premium Kini Juga Langka.” https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/81895/tak-cuma-mahal-beras-premium-kini-juga-langka. 26 Agustus 2025.
Febrian, Lidia Pratama, Akhdi Martin Pratama. “Harga Beras Merangkak Naik, Kini Mencapai Rp 15.000 per Kg.” https://megapolitan.kompas.com/read/2025/08/27/11024101/harga-beras-merangkak-naik-kini-capai-rp-15000-per-kg?page=1. 27 Agustus 2025.
Kamil, Irfan, Ardito Ramadhan. “Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Beras Oplosan Merek Sania Hingga Fortune.” https://nasional.kompas.com/read/2025/08/05/12173391/bareskrim-tetapkan-tiga-tersangka-kasus-beras-oplosan-merek-sania-hingga. 5 Agustus 2025.
Kementerian Pertanian. “Dampak Kenaikan Harga Pangan di Indonesia.” https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1704858527/dampak-kenaikan-harga-pangan-di-indonesia#:~:text=Kenaikan%20harga%20dapat%20mengakibatkan%20kurangnya,.pertanian.go.id. 1 Januari 2024.
Naibaho, Rumondang. “Bareskrim Tetapkan Dirut Food Station Tersangka Kasus Beras Premium Oplosan.” https://news.detik.com/berita/d-8039846/bareskrim-tetapkan-dirut-food-station-tersangka-kasus-beras-premium-oplosan. 1 Agustus 2025.
Rizky, Martyasari. “Stok Beras di Bulog Numpuk 3,91 Juta Ton, Hasil Gabah Petani Segini.” https://www.cnbcindonesia.com/news/20250825111143-4-661026/stok-beras-di-bulog-numpuk-391-juta-ton-hasil-gabah-petani-segini. 25 Agustus 2025.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Mentan Laporkan Swasembada Beras Lebih Cepat dari Target Presiden.” https://setkab.go.id/mentan-laporkan-swasembada-beras-lebih-cepat-dari-target-presiden/. 2 Juni 2025.
Suchaini, Udin. “Kompensasi dan Dampak Kenaikan Harga Beras.” https://money.kompas.com/read/2024/02/15/153952826/kompensasi-dan-dampak-kenaikan-harga-beras?page=all#:~:text=Dampaknya%2C%20mengurangi%20tingkat%20konsumsi%20di,Ayo%20donasi%20via%20Kitabisa!&text=moga%20pemerintah%20dgn%20upayanya%20segera,harga%20beras%20kembali%20normal. 15 Februari 2024.
Tempo.co. “Bapanas Sebut Akan Ada Harmonisasi Agar Tak Tumpang Tindih dengan Bulog.” https://www.tempo.co/ekonomi/bapanas-sebut-akan-ada-harmonisasi-agar-tak-tumpang-tindih-dengan-bulog-1170606. 19 November 2024.
Tim Redaksi CNBC. “2 Bos Besar Beras RI Ditahan Polisi, Tersandung Kasus Beras Oplosan.” https://www.cnbcindonesia.com/news/20250810132044-4-656679/2-bos-besar-beras-ri-ditahan-polisi-tersandung-kasus-beras-oplosan. 10 Agustus 2025.
Tribrata News. “Kasus Beras Oplosan Tiga Petinggi PT PIM Jadi Tersangka.” https://tribratanews.resgayolues.aceh.polri.go.id/index.php/2025/08/05/kasus-beras-oplosan-tiga-petinggi-pt-pim-jadi-tersangka/. 5 Agustus 2025.
____________. “Polisi Berhasil Mengungkap Kasus Lain di Balik Pengoplosan Beras di Lombok Barat.” https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polisi-berhasil-mengungkap-kasus-lain-di-balik-pengoplosan-beras-di-lombok-barat-90750. 2 Agustus 2025.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum BULOG.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordiantor Bidang Pangan.
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Daerah.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah / Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Maria G.S. Soetopo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish their manuscripts in this journal agree to the following conditions:
- The copyright on each article belongs to the author(s).
- The author acknowledges that the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH) has the right to be the first to publish with a Creative Commons Attribution 4.0 International license (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
- Authors can submit articles separately, arrange for the non-exclusive distribution of manuscripts that have been published in this journal into other versions (e.g., sent to the author's institutional repository, publication into books, etc.), by acknowledging that the manuscript has been published for the first time in the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH).
