Jurisdictional Conflict between Legal Aid Posts and General Courts in Village Internal Disputes
DOI:
https://doi.org/10.38035/jlph.v6i2.3052Keywords:
Posbakum, jurisdictional conflict, village disputes, MK Decision 88/PUU-X/2012, village autonomyAbstract
Studi ini mengungkapkan konflik yang terjadi antara Posbakum dan Pengadilan Umum dalam menyelesaikan penyelesaian internal di Desa Rano Jaya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012. Latar belakang permasalahan di belakangnya adalah batas kewenangan Posbakum yang tidak jelas sehingga memicu tumpang tindih dengan Pengadilan Umum, yang merusak kepastian hukum bagi warga desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji batasan menyetujui kedua lembaga tersebut melalui pendekatan yuridis normatif menggunakan metode undang-undang, kasus, dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa Posbakum terbatas pada peran bantuan dalam konsultasi dan perwakilan pidana ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014, sedangkan Pengadilan Umum memiliki eksklusif atas interpretasi norma desa, pelanggaran adat, dan eksekusi aset. Kesimpulannya merekomendasikan revisi peraturan untuk harmonisasi kewenangan, standardisasi koordinasi, dan pencegahan forum belanja untuk mencapai akses keadilan yang proporsional bagi warga desa.
References
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hadinoto, F. X. (2018) Hukum Desa dan Otonomi Desa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Manan, B. (2016). Otonomi Desa dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Saldi Isra. (2020). Teori Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Satjipto Rahardjo. (2019). Hukum Progresif dan Demokrasi Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.
Adicahya, A. (2017). Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum: Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan 6(3), 399–420. https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.399-420
Afrizal, A. M., Putri, A. T., & Putra, E. (2025). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa Berbasis Harmonisasi Regulasi. Journal of Community Services 5(1), 6–12.
Andiwewang, A. (2025). Aspek Adaptif Pengadilan Terhadap Peran Advokat Posbakum dalam Pendampingan Terdakwa atas Penunjukan di Persidangan. Jurnal of Legal Academics and Practitioners 1(1), 21–28.
Andre, M. F., Ramadhani, A., & Efendi, Y. K. (2025). Implementasi Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Didesa Rejosari Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic 11(2), 157–167.
Anggoro, D. B., Zuber, Kamiliah, A., & Mulyana, A. (2025). Tantangan Disharmonisasi Regulasi Dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 3(2), 368-379. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.2188
Anggriawan, F., Amrulla, M. F., & Lailawati, F. D. (2022). Optimizing the Role of Political Party Courts in Resolving Internal Political Party Disputes. Jurnal Cakrawala Hukum 13(1), 145–153. https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7962.
Antari, P. E. D., & Farhansyach, M. D. F. (2024). Pendampingan Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Peradi di Pengadilan Negri Denpasar. Jurnal Abdimas Bina Bangsa 5(2), 921–28. doi:http://dx.doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1046
Banani, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lemah dalam Proses Hukum Acara Perdata. Multidisiplin Ilmu Akademik 2(1) 130–137. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3205
Devi, K. C. N., & Mahadewi. K. J. (2022). Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. Jurnal Kewarganegaraan 6(2), 5213–20.
Djajadibrata, T, K. (2025). Transformasi ‘Negosiasi’ Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia. Integrative Perspectives of Social and Science Journal 2(3), 5406–5413.
Fahmi M. L. (2023). “Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Tesis).” Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Farrel Susanto, M.C., & Lumban Gaol, H. S. (2025). Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berlandaskan Asas Musyawarah Mufakat. Journal Sapientia et Virtus 10(1), 559–81. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1
Firdhauzya, R. A., & Isbandono, P. (2023). Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum Di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A. Journal Inovant 3(1), 599–611.
Handayani, F., & Elisa. (2025). Efektifitas Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin. Jurnal Cahaya Hukum Nusantara 1(1), 38–45.
Hariri, A., Arifin, S., & Pratiwi, L. E. (2025). Village Inclusion: Legal Policy and Community Wellbeing. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. 8(2): 307–320.
Islam, M. H., & Sulastri, D. (2025). Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 02(04), 1453–1462.
Libra, R., & Arifalina, W. (2018). Right of Litigation Legal Aid Providers Other than Advocates in Pekanbaru Religious Court. Jurnal Conference Proceedings 3, 93–97.
Mulyoto, G. P., Mulyono, G. P., Laila, K., & Budiastanti, D. E. (2024). Kedudukan Hukum Adat: Sebuah Perbandingan Hukum Positif di Beberapa Negara. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. 7(1): 1–14.
Pertiwi, D., Sahbudi & Muhlizar. (2025). Legal Analysis of The Role of The Village Head as a Village Peace Mediator in Resolving Domestic Disputes: Study at The Office of The Village Head of Deli Muda Hulu. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 12(2), 276–86.
Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. Undang: Jurnal Hukum 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124.
Pratama, D. A., & Ruslie, A. S. (2026). Legality Of Non-Advocate Trade Union Representatives Receiving Power Of Attorney To Litigate In Court For Trade Union Members. Interdisciplinary Juornal of Global and Multidisciplinary 2 (1), 199–211.
Putra, R. P. W., Hidayat, A., & Karim. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan. jurnal Judiciary 9(1), 12-25.
Rosy, K. O., Mangku, D. M., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review 2(2), 155–166.
Sagoni S., Rahmi, & Hijrah, S. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Legal : Journal of Law 2(1), 79–90.
Sanur, D. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No . 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Village Development Post Law No. 14(6), 1–21. https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120.
Setiawan, G. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara. I. M. M. (2021). Efektivitas Bantuan Hukum Advokat Di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A. Jurnal Konstruksi Hukum 2(2), 373–378. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3258.373-378
Suartini, Nurhidayati, M., & Maryam, A. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia. Jurnal Binamulia Hukum 12(2), 429–411. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621.
Sugimin, & Rohmah S. N. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum. Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 1(3), 559–572.
Wessy, Y., Sugiarto, S., Suherman, D. R., Sony, E., & Sairiltiata, S. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Desa Werwaru. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia 2(4), 540–545.
Widda, Y., Suprijatna, D., & Suryani, D. (2019). Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court. Jurnal Hukum De'rechtsstaat 5(2), 105–118.
Widiawati & Robianti, M. (2020). Pelayanan Dan Pendampingan Bantuan Hukum Gratis Untuk Masyarakat Miskin Di Provinsi Lampung. Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 427–36.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 88/PUU-X/2012.
Arsip Pos Bantuan Hukum Desa Rano Jaya, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (2024-2026).
Dokumen Implementasi Perdes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pos Bantuan Hukum Desa Rano Jaya.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Arni Syah, Amisbah Ramly, Zulfikar Putra, Eko Bambang Murdiansyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish their manuscripts in this journal agree to the following conditions:
- The copyright on each article belongs to the author(s).
- The author acknowledges that the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH) has the right to be the first to publish with a Creative Commons Attribution 4.0 International license (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
- Authors can submit articles separately, arrange for the non-exclusive distribution of manuscripts that have been published in this journal into other versions (e.g., sent to the author's institutional repository, publication into books, etc.), by acknowledging that the manuscript has been published for the first time in the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH).
