Quo Vadis of The Legal Standing and Ownership of A Moveable Object (Cars) Which Not Yet Fully Paid In A Perspective of Civil and Bankruptcy Law

Authors

  • Dian Priharyanti Universitas Padjadjaran, Indonesia
  • Anita Afriana Universitas Padjadjaran, Indonesia

Keywords:

Bankrupcy, Bankruptcy Assets, Transfer Of Rights, Ownership Rights

Abstract

The implementation of buying and selling is often carried out on cash or credit, which often has an impact if something happens to the debtor, especially if the debtor is bankrupt. In bankruptcy, the Debtor’s asset are collateral for creditors to obtain payment of the bills that has been registered. This research will answer the question whether assets in the form of four-wheeled motorised vehicles that have not been paid in full by bankrupt debtors can be withdrawn into bankruptcy assets in bankruptcy? And when does the ownership right to a movable object transfer in a sale and purchase that overrides Article 1458 of the Civil Code with an agreement?. As for the truth in connection with these questions, the results of the discussion are obtained in the form of an explanation that motorised vehicles purchased on credit can still be part of the bankruptcy estate, even though it has not been paid in full by the debtor. As for the transfer of property rights itself, it is actually based on Article 612 of the Civil Code.

References

Apriyanto, H. (2023). Pelaksanaan Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut Kuhperdata. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 634–641.

Fhadillah, Z., Ayu Astiti, N. M. Y., Cholil, M., Alfan, M. A., & Aliefia, M. (2023). Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Aset Debitur Pailit. Notaire, 6(2).

Kurniawan, C. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 13(4).

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Paujiah, S. F. (2023). Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Kebaruan, 1(1), 57–64.

Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Wacana Hukum, 23(1).

Rahman, M. P., & Zahra, N. S. (2023). Kajian Daya Beli Masyarakat Pada Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 2(4), 646–653.

Ramadhanneswari, S., Suharto, R., & Saptono, H. (2017). Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–14.

Sianipar, W. H. (2021). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3(2), 405–414.

Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media.

Tumbuan, F. B. G. (1998). Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1 Tahun 1998. Jakarta: Departemen Kehakiman.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Angkutan Jalan

Downloads

Published

2024-09-23

How to Cite

Dian Priharyanti, & Anita Afriana. (2024). Quo Vadis of The Legal Standing and Ownership of A Moveable Object (Cars) Which Not Yet Fully Paid In A Perspective of Civil and Bankruptcy Law. Journal of Law, Politic and Humanities, 4(6), 2271–2279. Retrieved from https://dinastires.org/JLPH/article/view/686