Legal Protection For Victims Of Sexual Violence In Legal Abortion Services
DOI:
https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2555Keywords:
Abortion, Sexual Violence, Legal Protection, Women.Abstract
This study aims to examine legal regulations that guarantee protection for victims of sexual violence in Indonesia, including the fulfillment of women's rights to obtain legal abortion services due to pregnancy resulting from sexual violence. The background of this study is based on the limited access of victims to safe abortion services despite being regulated in legislation. This study is important to assess the gap between legal norms and practices in the field in protecting victims. The method used is normative juridical with analysis of laws and regulations and other legal norms through literature study. The results of the study show that although Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, the Health Law, and the new Criminal Code have provided a legal basis for victims to access safe abortions, their implementation is still hampered by limited facilities, social stigma, and a lack of understanding among officials and medical personnel. In conclusion, it is necessary to strengthen the implementation of regulations and increase the understanding of stakeholders. The novelty of this research lies in its comprehensive analysis of the relationship between victim protection regulations and the implementation of legal abortion in Indonesia.
References
Alpian, R. (2022). Perlindungan hukum pidana terhadapa tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi. Lex Renaissance, 7(1), 69-83.
Anisah, I., Choiriyah, A. L. F., & Putra, T. D. (2024). ABORSI YANG LEGAL BAGI KORBAN PEMERKOSAAN: PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERDEBATAN HAM. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(2), 148-162.
Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 15(02), 235-247.
Aprianti, D. P., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Wilayah Hukum Polresta Barelang. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 13(1), 85-97..
Ariyani, N. (2023). PENYEDIAAN AKSES LEGAL DAN AMAN UNTUK ABORSI DI INDONESIA. UIR Law Review, 7(2), 118-134.
Chusna, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang Mengakibatkan Kehamilan (Studi Kasus di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur) (Doctoral dissertation, UPN VETERAN JAWA TIMUR).
Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. Jurnal USM Law Review, 4(2), 504-524..
Giyono, U., Nurkhasanah, S., & Rahman, N. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Perempuan (The effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence crimes in protecting female victims). De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah Universitas Muhammadiyah Cirebon, 8(2). https://doi.org/10.32534/djmc.v8i2.6608.
Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 5(1), 53-68.
Karunia, K. (2023). Implementasi Hak Aborsi Aman Dan Legal Di Indonesia Merujuk Pada Permenkes No. 3 Tahun 2016. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 12(2), 257-271.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas Indonesia. [https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia](https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia).
Malik, F., Hanafi, M. A., Papuluwa, N. K., & Budiono, A. (2024). Efektivitas pemenuhan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual: Studi di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1464–1483.
Mozin, N., & Sunge, M. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. Jurnal Ius Constituendum, 6(1), 166-181
Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170-196.
Putri, P. A. R. (2023). TINDAKAN ABORSI TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA) (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
Rahmawati, M., Napitupulu, E. A., & Singgi, A. D. D. (2021). Penyelenggaraan kebijakan aborsi aman, bermutu, dan bertanggung jawab sesuai dengan UU Kesehatan.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A–28J, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (1). Sekretariat Jenderal MPR RI..
Rohmat, R., Dewi, I. K., Riyadi, T. M., & Parhan, M. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah dalam Perspektif Islam dan Kenegaraan. Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, 1(1), 1-19..
SCORA CIMSA. (2025). Aborsi aman, hak setiap korban kekerasan seksual untuk bangkit. SCORA CIMSA. https://scora.cimsa.or.id/aborsi-aman-hak-setiap-korban-kekerasan-seksual-untuk-bangkit/.
Sitanaya, J., Sondakh, J., & Muaja, H. S. (2025). TINDAK PIDANA ABORSI DAN PENGECUALIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. LEX PRIVATUM, 15(4).
Soge, P. (2010). Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Trhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia. Jurnal Hukum, 1-98.
Sujasmin, S. (2025). Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(1), 544-558.
Sulistyawan, A. Y., Adawiyah, R., Fernanda, S. A., & Prabandari, A. P. (2023). Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al. Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 259-276.
Tanjung, N. S., & Firmansyah, H. (2024). Analisis Tindak Pidana Aborsi Dalam Perkara Nomor 482/PID. SUS/2021/PN CKR. UNES Law Review, 6(4), 10568-10582.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463.
Yantika, M., & Jamba, P. (2025). Konstruksi Hukuman Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(1), 5122-5142.
Yentriyani, A., Ratnawati, R., Tardi, S. A., Mashudi, S., & Iswarini, T. (2024). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Komnas Perempuan, 3.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Saskia Salsabila Japono, Bambang Waluyo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish their manuscripts in this journal agree to the following conditions:
- The copyright on each article belongs to the author(s).
- The author acknowledges that the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH) has the right to be the first to publish with a Creative Commons Attribution 4.0 International license (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
- Authors can submit articles separately, arrange for the non-exclusive distribution of manuscripts that have been published in this journal into other versions (e.g., sent to the author's institutional repository, publication into books, etc.), by acknowledging that the manuscript has been published for the first time in the Journal of Law, Poliitic and Humanities (JLPH).
